CCTV PA Lumajang

logo web baru

Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1 A || Anda berada di Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Written by Administrator on . Hits: 909

  • LHKPN
  • Tentang LHKPN
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Pengadilan Agama Lumajang 

No.
Nama Pejabat
Jabatan BUKTI PENYERAHAN
Keterangan
1
Drs. MUSLIM, S.H, M.H Ketua  UNDUH LHKPN
2
MHD. HARMAINI, S.Ag., S.H. Wakil Ketua UNDUH LHKPN
3
Drs. ANWAR, S.H., M.H.E.S. Hakim  UNDUH LHKPN
4
Drs. H. ASMUI, M.H Hakim UNDUH LHKPN
5
Drs. ASE SAEPUDIN H Hakim UNDUH LHKPN
6
Dr. Drs. H. MUHAMMAD ZAINURI, M.H Hakim UNDUH LHKPN
7.
Drs. H. KOMSUN, S.H, M.Hes. Hakim UNDUH LHKPN
8.
Drs. H. MUSTOFA ALIE, M.H Hakim UNDUH LHKPN
9.
Drs. H. JUNAIDI, M.H. Hakim UNDUH LHKPN
10.
Drs. MUHAMMAD HILMY M.H.E.S Hakim UNDUH LHKPN
11
ACHMAD CHOZIN, S.H. Sekretaris UNDUH LHKPN
12
 KHOLID DARMAWAN, S.H. Panitera UNDUH LHKPN
13
 H. TEGUH SANTOSO, S.H. Panmud UNDUH LHKPN
14
H. SOFAN AFFANDI, S.H., M.H. Panmud UNDUH LHKPN
15
Dra. Hj. CHUMAMI, S.H. Panmud UNDUH LHKPN
16
RICKY RISKI RAHMAWAN, S.H. Panitera Pengganti UNDUH LHKPN
17
ALIEF THERIA, S.H. Panitera Pengganti UNDUH LHKPN
18
ZUBAIDAH, S.H, Panitera Pengganti UNDUH LHKPN
19
AMBAR BUDI UTOMO, S.H. Panitera Pengganti UNDUH LHKPN
20
Drs. H. M. SAMSUL ISLAM
 Jurusita UNDUH LHKPN
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
SEJARAH SINGKAT LHKPN
Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.
  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  • Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 
KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT LHKPN
Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:
  • Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
  • Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.
  • Mengumumkan harta kekayaannya.
 
RUANG LINGKUP PENYELENGGARA NEGARA
Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:
  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
  • Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  • Pimpinan Bank Indonesia;
  • Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
  • Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  • Jaksa;
  • Penyidik;
  • Panitera Pengadilan; dan
  • Pemimpin dan Bendaharawan Proyek (usul: sebaiknya dihapuskan)
 
JABATAN LAINNYA YANG JUGA DIWAJIBKAN UNTUK MENYAMPAIKAN LHKPN
Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (link);, yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu:
  1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
  2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
  3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
  4. Pemeriksa Pajak;
  5. Auditor;
  6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
  7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
  8. Pejabat pembuat regulasi
Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 (link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.
Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.
 
KELALAIAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN LHKPN
Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 
FORM & PANDUAN PENGISIAN LHKPN
Form LHKPN Model A dan Model B 
  • Formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh Penyelenggara Negara yang telah menduduki jabatannya selama 2 ( dua ) tahun; Penyelenggara Negara yang mengalami mutasi dan atau promosi jabatan; Penyelenggara Negara yang mengakhiri jabatan dan atau pensiun; Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.

    Unduh Formulir : File PDF – File Excel – File Open Office

  • Dokumen pendukung yang harus dilampirkan (LHKPN KPK)

    Unduh Dokumen Lampiran : File PDF

Panduan Pengisian:

INOVASI PA LUMAJANG

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Lumajang

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Lumajang

Telp: 0334-8780051
Telp: 0334-8781874

Email :
@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook :
@PA Lumajang

Intagram:
@pengadilanagamalumajang

Youtube :
@Pengadilan Agama Lumajang

Tautan Aplikasi