logo web baru

Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1 A.                                                                      Anda berada di Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

on . Hits: 60

  • Mekanisme Memperoleh Informasi
  • Mekanisme Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi
  • Hak-Hak Pemohon Informasi
  • Laporan Akses Informasi

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:

  1. Prosedur Biasa; dan
  2. Prosedur Khusus.

2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:

  1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
  2. Informasi yang diminta bervolume besar;
  3. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
  4. Informasi yang diminta adalah informasi yang secara tidak tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses public atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

3. Prosedur Khusus digunakan dalam hal permohonan diajukan secara langsung dan informasi yang diminta:

  1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
  2. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses public dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (missal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
  3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
  4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.
  5. Alasan permohonan informasi yang dibuat Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pemberian informasi.
  6. Petugas informasi wajib membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.
  7. Khusus informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding.

4. Biaya

Gratis, Kecuali untuk biaya penggantian pengandaan dokumen

5. Formulir Permintaan Informasi

Silakan mengikuti langkah-langkah berikut:

  1. Bacalah prosedur Permohonan informasi sebelum mengisi formulir permintaan informasi
  2. Unduh file Formulir Permintaan Informasi
  3. Isi formulir tersebut dengan benar sesuai petunjuk
  4. Mengantar langsung formulir yang telah diisi dan ditandatangani ke Petugas Meja Informasi Pengadilan Agama Lumajang
  5. Menunggu jawaban dari kami atas permintaan informasi yang Anda ajukan

Terima kasih.

Prosedur Keberatan atas Permintaan Informasi

A. Syarat dan Prosedur Pengajuan
  1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam  hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
  a. Adanya penolakan atas permohonan informasi.
b. Tidak disediakannya informasi  yang wajib diumumkan  secara berkala.
c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi.
d. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi.
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar dan/atau
g. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.
2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.
 
B. Registrasi
  1. Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika  diperlukan.
2. Petugas  Informasi  langsung memberikan salinan  formulir  keberatan  sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
3. Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan dan meneruskannya kepada   atasan PPID dengan tembusan   kepada  PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.
 
C. Tanggapan Atas Keberatan
  1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang  disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam  waktu 20  (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
  a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan.
b. Nomor surat tanggapan atas keberatan.
c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:
  Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas.
Membatalkan  putusan PPID dan/atau  memerintahkan  PPID untuk memberikan sebagian  atau  seluruh   informasi   yang   diminta   kepada Pemohon dalam  jangka waktu  tertentu selambat-lambat  14 (empat belas) hari kerja.
Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan   pelayanan  informasi   sesuai   dengan   Undang-undang   dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja.
Menetapkan biaya yang wajar  yang dapat  dikenakan   kepada  pemohon informasi
Petugas  Informasi menyampaikan atau mengirimkan  keputusan  Atasan   PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja  sejak menerima  tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.
3. Pemohon  yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

Hak-Hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

  1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
  2. Setiap Orang berhak:
    • Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
    • Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
    • Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
    • Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
  3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
  4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.

Selain hak-hak diatas, pemohon informasi juga berhak atas :

  1. Hak untuk memperoleh pelayanan informasi
  2. Hak untuk mengetahui standar dan maklumat pelayanan
  3. Hak untuk mengajukan keberatan dan pengaduan atas pelayanan informasi yang yang diberikan
  4. Hak untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pengaduan dan keberatan terkait dengan pelayanan informasi

Hak Memperoleh Pelayanan Informasi

Berdasarkan SK KMA RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007  Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan
Pemohon informasi berhak memperoleh pelayanan informasi berupa :

  1. Informasi yang hams diumumkan oleh setiap Pengadilan setidaknya meliputi informasi:
    1. Gambaran umum Pengadilan yang, antara lain, meliputi: fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pejabat Pengadilan non Hakim;
    2. Gambaran umum proses beracara di Pengadilan;
    3. Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan;
    4. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;
    5. Putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
    6. Putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu.
    7. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;
    8. Agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi;
    9. Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
    10. Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di Pengadilan.
  2. Perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah:
    1. korupsi;
    2. terorisme;
    3. narkotikalpsikotropika;
    4. pencucian uang; atau
    5. perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah Ketua Pengadilan.
  1. Inforrnasi yang hams diumumkan oleh Mahkamah Agung selain dari yang disebutkan dalam ayat (1) adalah:
  1. Peraturan Mahkamah Agung;
  2. Surat Edaran Mahkamah Agung;
  3. Yurisprudensi Mahkamah Agung;
  4. laporan tahunan Mahkamah Agung;
  5. rencana strategis Mahkamah Agung;
  6. pembukaan pendaftaran untuk pengisian posisi Hakim atau Pegawai.Hak Mengetahui Standart dan Maklumat PelayananPemohon berhak mengetahui Standar Pelayanan Pengadilan yang telah disusun oleh Pengadilan, dimana berdasarkan SK KMA RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012  Tentang Standar Pelayanan di Pengadilan, Standar Pelayanan yang tersusun memuat :
    1. Dasar Hukum
    2. Sistem Mekanisme dan Prosedur
    3. Jangka Waktu
    4. Biaya/ Tarif
    5. Produk Pelayanan
    6. Sarana dan Prasarana
    7. Kompetensi Pelaksana

    dan juga secara umum Pengadilan mnyediakan pelyanan sebagai berikut :

    1. Pelayanan adminidtrasi persidangan
    2. Pelayanan bantuan hukum
    3. Pelayanan pengaduan
    4. Pelayanan permohonan informasi

    Berdasarkan pasal 30 BAB VI SK KMA RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007  Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal :

    1. Permohonan ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak dapat diakses publik
    2. Tidak tersedia informasi yang harus diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6
    3. Permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya
    4. Pengenaan biaya yang melebihi dari yang ditetapkan Ketua Pengadilan, atau
    5. Informasi tidak diberikan sekalipun telah melebihi jangka waktu yang diatur dalam ketentuan ini

    Hak Mengetahui Mekanisme Penyelesaian Pengaduan Keberatan Informasi

    Setiap Pemohon Informasi berhak mengetaui mekanisme penyelesaian pengaduan dan keberatan terkait dengan pelayanan informasi. Berdasarkan pasal 37, 38, dan 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang prosesnya sebagai berikut :
    Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi
    Pasal 37

    1. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan oleh komisi informasi pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
    2. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

    Pasal 38

    1. Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
    2. Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

    Pasal39
    Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

  1. Jumlah Permohonan Informasi yang Diterima hingga bulan Mei 2021 sebanyak 20 orang.
  2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan terbagi menjadi :
    • yang menjadi kewenangan Petugas Informasi, diperlukan waktu 10 menit
    • yang diajukan ke atasan, diperlukan waktu 15 menit
  3. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan : 20 informasi dan 0 ditolak
No. BULAN JUMLAH DITERIMA JUMLAH DIKABULKAN JUMLAH DITOLAK ALASAN DITOLAK LAMA PROSES
1 JANUARI 7 7 - - @ 25 menit
2 PEBRUARI 5 5 - - @ 25 menit
3 MARET 7 7 - - @ 25 menit
4 APRIL 1 1 - - @ 25 menit
5 MEI 0 0 - - -
6 JUNI        
7 JULI        
8 AGUSTUS        
9 SEPTEMBER        
10 OKTOBER          
11 NOPEMBER          
12 DESEMBER          
JUMLAH TOTAL 20 20 - - 100 menit

INOVASI PA LUMAJANG

 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Lumajang

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Lumajang

Telp: 0334-8780051
Telp: 0334-8781874

Email :
@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook :
@PA Lumajang

Intagram:
@pengadilanagamalumajang

Youtube :
@Pengadilan Agama Lumajang

Tautan Aplikasi